Resume Buku Pembangunan Pertanian
Kata Pengantar
Perubahan pembangunan di
Indonesia menjadi kunci kesuksesan selama 10 tahun terakhir dan dampaknya
terlihat dari pemerataan di segala lini kehidupan bangsa dan negara. Dan tak
lepas dari itu, riuhnya pembangunan disana sini membawa kemungkina ke arah yang
lebih baik atau sebaliknya. Itu terlihat dari pergerakan pembangunan salah satu
bidang kesejahteraan masyarakat yaitu pertanian dan itu dibahas pada buku yang
saya telah saya resume ini. Pertanian adalah kajian penting dalam pembangunan
yang notabene adalah indikator negara Indonesia yang agraris sehingga
membutuhkan perhatian besar.
Dalam mata kuliah yang saya
ikuti: Sosiologi Pembangunan diasuh oleh Dra. Lina Sudarwati, M.Si, mengilhami
untuk mengaitkan antar pembangunan yang marak terjadi dengan unsur-unsur pendukung
dan hambatan pergerakannya terlebih di negara berkembang. Buku yang saya resume
ini khusus berbicara tentang pembangunan pertanian dan meliputi kesejahteraan
masyarakat pedesaan, petani dan program-program pertanian yang efektif demi
pembangunan pertanian yang berkelnjutan
Lebih kurang dalam resume ini,
pasti ada. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa yang ingin mendalami kajian ini
membutuhkan saran dan kritik yang membangun demi perkembangan diri dan studi
yang sedang dijalani.
Demikian sebagai awal, semoga hasil resume ini dapat berguna
untuk ita semua.
Medan,
31-05-2016
Penulis
Identitas Fisik Buku
Judul Buku: Membangun Agribisnis Terpadu dan Berkelanjutan:
menciptakan ruang bagi kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan
Penulis: Usman Rianse, Ir. MS. Dr. Prof
Desain Sampul: La Ode Ngkoimani
Editor: Abdi, La Ode Sabaruddin, dan La Rianda Baka
Penerbit: UNHALU Press Kendari
Cetakan Pertama: Januari 2009
Deskripsi Buku: 68 Halaman; 23cm x 16cm
Buku ini memberikan koontribusi
pemikiran terhadap pembangunan pertanian (agribisnis) di masa akan datang.
Sebelum menjadi sebuah buku, buku ini awalnya merupakan naskah pidato
pengukuhan guru besar penulias. Fokus materi
dalam buku ini adalah agar pembaca dapat memperoleh bahan pembanding
berkenaan dengan pemikiran-pemikiran pembanguna pertanian secara umum, lebih
khusus berkenaan dengan pembangunan pertanian terpadu dan berkelanjutan untuk
menciptakan ruang bagi kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan serta
menyajikan fakta-fakta empiris lemahnya fundamental pembanguna pertanian
Indonesia dan solusi untuk mengatasinya.
Bab I. PENDAHULUAN
Sejak Indonesia dilanda krisis
moneter mulai pertengahan 1997 yang lalu, secara perlahan sektor pertanian
indonesia mendapatkan awan proteksi karena terus terpuruknya nilai tukar rupiah.
Hal ini menimbulkan optimisme baru bahwa tanpa pertanian pembangunan akan
selalu mengahdapi kesulitan dan dengan krisis, pertanian memperoleh momentum
untuk bangkit kembali. Sektor pertanian di Indonesia memberikan beberapa
keuntungan: (1) memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto/Produk
Domestik Regional Bruto sekitar 15-20%; (2) mampu menyediakan lapangan kerja
yang terbesar bagi masyarakat sekitar 60%; (3) mampu menyediakan keragaman
pangan yang mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat; (4) mampu mendukung
sektor industri, baik industri hulu maupun industri hilir; (5) ekspor hasil
pertanian terutama pada daerah importir tradisional yang selalu terpelihara;
(6) terpeliharanya karakter dan budaya bangsa sebagai negara agraris melalui
komitmen petani menyelenggarakan kegiatan pertanian sebagai pandangan hidup
mereka.
Bab II. KETAHANAN
PANGAN VERSUS KRISIS ENERGI
Sepanjang tahun 2008, hampir
seluruh dunia merasakan ketidaknyamanan akibat didera tekanan hrga minyak dunia
yang melonjak tinggi, termasuk Indonesia. Bahkan harga minyak menyentuh level
US$145 per barel. Sebuah kelaziman, harga barang dan bahan kebutuhan pokok segera
menyertai dan perlahan naik. Kondisi ini membuktikan bahwa minyak penting. Di
tengah situasi pelik ini, tren biofuel, sumber energi alternatif yang berasal
dari tumbuhan, muncul ke permukaan. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa
tanaman yang berpotensi menghasilkan biofuel kebanyakan berasal dari tanaman
pertanian-jagung, singkong, tebu, kedelai, gandum, sorgum dan kacang-kacangan.
Tanaman-tanaman ini ada yang diubah menjadi etanol dan biodiesel yang bisa
digunakan sebagai sumber energi pengganti minyak bumi. Beberapa lembaga
penelitian dan perguruan tinggi di Indonesia telah menemukan formula dan
komposisi bahan bakar nabati yang ideal bagi kondisi bahan baku produksi
komoditas pertanian, seperti kelapa sawit, pohon jarak pagar atau jarak kaliki,
tebu, jagung dan ubi. Banyak pula BUMN dan perusahaan swasta nasional telah
melakukan langkah yang lebih nyata, misalnya merancang beberapa inisiatif untuk
mewujudkan teknologi yang berbasis bioenergi.
Dengan potensi bioenergi yang
sangat besar maka kebijakan pemerintah untuk memproduksi BBN dipandang menjadi
penting untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Pemerintah Indonesia
telah mengeluarkan dua kebijakan penting tentang energi alternatif ini. Tema
instruksi yang dikeluarkan adalah: “mengambil langkah-langkah untuk
melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai
bahan bakar lain”. Sempat terdapat diskusi terbuka yang agak ramai bahwa
beberapa instansi yang sangat relevan dalam penyediaan dan pemanfaatn BBN ini
tidak termasuk yang memperoleh instruksi dari Presiden, misalnya Menteri
Pendidikan Nasional yang seharusnya mampu mengembangkan kurikulum tentang
energi alternatif.
Suatu pandangan yang dangkal dan
prematur bila gencarnya peningkatan produksi BBN, dipandang sebagai kebijakan
yang bijaksana. Tidak menafikan pula bahwa BBN bersifat renewable. Beberapa
pihak yang berpandangan optimis berpendapat bahwa strategi peningkatan produksi
BBN tersebut mempunyai banyak dampak positif, seperti ramah lingkungan, berasal
dari sumber daya domestik, membuka lapangan kerja baru di pedesaan.
Disadarai atau tidak, kondisi ini
berpotensi memperburuk proses penyediaan komoditas pangan.terutama bagi
negara-negara yang melakukan impor bahan pangan dan negara-negara dengan jumlah
penduduk yang relatif banyak, termasuk Indonesia. Seolah-olah berada
dipersimpangan, produk pertanian kini melayani 2 permintaan, yaitu dari
industri makanan, pakan, sandang, dan industri biofuel. CPO bisa dijual ke
industri minyak goreng yang berakhir di supermarket atau ke industri biofuel
yang berakhir di SPBU. Lester R. Brown dari Earth Policy Institute
mengungkapkan bahwa produksi biji-bijian tingkat global pada 2006 mencapai 1,9
miliar ton. Namun, konsumsi mencapai lebih dari 2 miliar ton. Jika tidak
dikelola dengan baik, maka akan terjadi persaingan antara para konsumen biofuel
dengan penduduk miskin atau penduduk yang membutuhkan suplai bahan pangan.
Kekuatiran yang muncul adalah karena yang memiliki mobil dan mesin adalah
mereka yang lebih kuat baik sisi ekonomi, sosial, dan politik, mereka dapat
memenangkan perebutan tersebut. Korbannya jelas si miskin yang sebagian besar
adalah penduduk pedesaan, yang justru dibuatnya semakin kelaparan, karena akses
terhadap pangan akan semakin sulit serta harga pangan yang meningkat.
Dampak negatif lain yang perlu
diantisipasi adalah percepatan degradasi lahan. Kecenderungan global untuk
mempercepat pengembangan industri biofuel jelas akan memberi insentif untuk
peningkatan produksi pertanian. Ini berarti, perluasan lahan pertanian
tampaknya tidak dapat dihindarkan. Jika tidak ada upaya-upaya pemerintah untuk
mengendalikan perluasan tersebut, penebangan hutan untuk perluasan lahan
pertanian akan semakin mengkhawatirkan.
Pengembangan industri biofuel
jelas merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki kinerja sektor
pertanian, termasuk nasib petaninya, meningkatkan kesejahteraan, serta
perekonomian Indonesia secara nasional. Namun demikian, jika tidak direncanakan
dengan sistematis dan komprehensif dengan wawasan jauh kedepan, peluang
tersebut dapat menjadi sumber bencana bagi rakyat miskin. Untuk itu diperlukan
kebijakan pendukung yang tidak bersifat parsial, reaktif dan jangka pendek atau
hanya bersifat ad-hoc dalam pengembangan biofuel di Indonesia. Jika tidak, niscaya
kita tetap hanya akan selalu menjadi negara pengekor dan konsumen saja.
Bab III. GLOBALISASI
EKONOMI-PENDEKATAN ORIENTASI EKSPOR VERSUS SUBTITUSI IMPOR
Globalisasi ekonomi dapat
diartikan sebagai suatu proses semakin banyaknya negara yang terlibat dalam
kegiatan ekonomi dunia tanpa ada hambatan tarif dan nontarif. Proses ini dari
sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia, yang bersifat
mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin
pesat, mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat.
Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan
juga mempertajam persaingan antar negara.
Secara umum liberalisasi kan
menguntungkan bagi negara berkembang dan penduduk miskin dari kelompok
pendapatan menengah karena ekspor produk yang bersifat padat karya akan
meningkat (terutama produk manufaktur). Namun demikian, derajat manfaat dan
keuntungan liberalisasi perdagangan sangat tergantung pada reformasi kebijakan
yang diambil dan keadaan struktur perekonomian domestik negara berkembang itu
sendiri.
Pertanian Berorientasi Ekspor: Menciptakan Kemiskinan
Kebijakan globalisasi ekonomi,
sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih
banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar. Dampak
produksi yang berorientasi ekspor (export-oriented production) pada bidang
pertanian, rakyat yang sebelumnya sudah terbiasa memberi makan diri mereka
sendiri, kini semuanya berubah total. Mereka tidak mandiri/bergantung, lapar
dan jatuh miskin. Jadi globalisasi telah menciptakan kemiskinan maupun
penghancuran lingkungan hidup yang telah terjadi dalam wujud perubahan
perekonomian lokal yang sangat dipaksakan; perubahan dari model pertanian yang
terdiversifikasi dalam skala kecil menuju model ekspor industrial dan perubahan
tersebut digerakkan oleh korporasi-korporasi global.
Dampak Globalisaso terhadap Perekonomian Indonesia
Dampak nyata adalah terutama pada
dua area yang saling mempengaruhi yakni produksi
dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Globalisasi yang didorong oleh
era perdagangan bebas dan liberalisasi pasar finansial dunia bisa berpengaruh
negatif atau positif terhadap produksi dalam negeri. Pengaruh negatif bisa disebabkan
oleh barang impor yang semakin menguasai pasar domestik sehingga mematikan
produksi dalam negeri atau menurunkan ekspor Indonesia karena daya saingnya
rendah. Turunnya ekspor bisa berdampak negatif terhadap produksi dalam negeri
jika sebagian besar barang-barang yang dibuat di dalam negeri untuk tujuan
ekspor, atau karena kurangnya dana untuk membiayai proses produksi yang
disebabkn oleh berkurangnya devisa dari hasil ekspor. Sebaliknya, jika
Indonesia punya daya saing yang baik, maka liberalisasi perdagangan dunia
membuka peluang yang besar bagi ekspor Indonesia, yang berarti ekspor meningkat
dan selanjutnya mendorong pertumbuhan dan meperluas diversifikasi produksi
dalam negeri.
Dampak Globalisasi terhadap Sektor Pertanian
Proteksi yang dilakukan negara
maju terhadap sektor pertanian melalui kebijakan harga (price support), bantuan
langsung (direct payment) dan bantuan pasokan telah menyebabkan distorsi
perdagangan hasil pertanian dunia. Distorsi terjadi seiring dengan meningkatnya
hasil produksi pertanian dari negara-negara maju yang mengakibatkan penurunan
harga dunia untuk produk pertanian. Meskipun harga produk pertanian yang rendah
menolong negara pengimpor tetapi faktor rendahnya harga produk pertanian
tersebut juga akan memukul negara-negara berstatus produsen netto.
Bab IV. NILAI TUKAR
PETANI: INDIKATOR KESEJAHTERAAN PETANI
Nilai tukar petani merupakan
perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks
Harga Yang Dibayar Petani.
Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam
satu ukuran yaitu NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran
untuk kebutuhan petani dapat dikompensasikan dengan pendapatan petani dari
hasil produksinya atau kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani
yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Secara umum ada 3 kriteria NTP
yaitu:
· - NTP>100, berarti petani mengalami surplus.
· - NTP=100, berarti petani mengalami impas. Tingkat
kesejahteraan tidak mengalami perubahan
· - NTP<100, berarti petani mengalami defisit.
·
Bab V. MEMERAS SEKTOR
PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN
Tepmerasan sektor pertanian untuk
pembangunan yang dikemukakan oleh F.W. Owen pad tahap awal pembangunan ekonomi
suatu negara yang ketersediaan modal masih sangat terbatas, pembentukan modal
melalui pemerasan surplus sektor pertanian merupakan cara membiayai pembangunan
ekonomi khususnya sektor industri. Mekanisme pemerasan sektor pertanian
dilakukan melalui pemerasan produksi seperti pengupayaan harga-harga produksi
pertanian murah melalui perbaikan produktivitas dan instrumen kebijakan lain.
Mekanisme lainnya melaluui
pemerasan pengeluaran pertanian seperti instrumen pajak, memaksimalkan net
capital outflow pertanian, nilai tukar pertanian yang makin menurun, dan
mmigrasi sumberdaya manusia dan sektor pertanian ke luar sektor pertanian.
Dengan mekanisme pemerasan pertanian ini, surplus pertanian pedesaan diisap dan
diinvestasikan pada sektor industri dan jasa.
Bab VI. POLITIK
PERTANIAN INDONESIA SAAT INI
Dalam tantanan pemerintah,
pembangunan pertanian diperhadapkan pada berbagai tantangan dan kendala
seperti:
·
Institusi yang membina pembangunan pertanian
belum terkoordinasi dalam satu atap. Sebagaian besar, kemungkinannya sekitar
70% persoalan pembangunan pertanian tidak berada pada kewenangan Departemen
Pertanian.
·
Pola pikir pengambil kebijakan dalam menyikapi
pembangunan pertanian belum berada pada suatu visi yang sama. Hal ini ditandai
oleh banyaknya kebijakan yang telah membelenggu pembangunan pertanian. Misalnya
kebijakan fiskal, moneter, kebijakan industri, dan investasi yang tidak
bersahabat, bahkan kontraproduksi dengan pembanguna pertanian.
·
Otonomi daerah yang dimaksudkan untuk akselerasi
pembangunan daerah ternyata pada berbagai kasus bahkan membuat investor
berpikir keras untuk menanamkan modalnya. Ini terjadi karena banyaknya
peraturan yang justru kontraproduktif dengan percepatan investasi, misalnya
pungutan dan retribusi yang bertingkat mengikuti hirarki pemerintahan desa,
korbannya adalah petani produsen karena harga di tingkat petani akan ditekan
pada tingkat yang rendah untuk tetap menjamin margin yang memadai bagi
pengusaha.
Kebijakan yang Membelenggu Pertanian
· - Kebijakan fiskal. Dana APBN untuk pembangunan
infrastruktur lebih terkonsentrasi di perkotaan.
· - Kebijakan moneter. Indonesia belum menemukan
formula moneter yang bersahabat dan kondusif untuk pembanguna pertanian, bahkan
mungkin dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter yang ada sebagian bersifat
kontraproduktif dengan pembangunan pertanian
· - Kebijakan investasi. Perlakuan investasi di sektor
pertanian dan di sektor nonpertanian relatif tidak berbeda. Kebijakan ini tentu
tidak memberikan insentif bagi investor, menyebabkan PMA PMDN di sekotr
pertanian relatif rendah dibandingkan sektor lainnya.
· - Kebijakan industri
· - Kebijakan perdagangan
· - Kebijakan pertanahan dan tata ruang. Lahan
pertanian subur dan beririgrasi sebagian besar telah tergusur oleh kegiatan
pembangunan di sektor lain.
Bab VII. PARADIGMA
PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
Perkembangan ekonomi bagi
negara-negara sedang berkembang sangat dominan oleh aktivitas pertanian.
Pengguna lahan untuk kegiatan pertanian merupakan hal yang sangat penting. Pada
umumnya orang bekerja pada sektor ini, memiliki produktivitas rendah.
Produktivitas yang rendah selanjutnya akan berpengaruh pada pendapatan yang
rendah. Produktivitas yang rendah selanjutnya akan berpengaruh pada pendapatan
yang rendah. Pendapatan yang rendah berpengaruh pada kemampuan petani untuk
memperbaiki modal untuk investasi dan konsumsi. Kondisi demikian menyebabkan
petaniuntuk mengembangkan pertanian yang ekstensif.
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa
faktor-faktor sosial budaya akan mempengarui pengelolaan sumber daya alam
khususnya lahan. Penggunaan pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting.
Walaupun perubahan fungsi hutan
menimbulkan percepatan kerusakan hutan dan degradasi hutan dsebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, tetapi kegiatan tersebut tetap saja berlangsung karena
adanya anggapan bahwa nilai ekonomi total kawasan hutan kurang kompetitif
dibandingkan dengan nilai penggunaan lain dari areal hutan.
Menyikapi perubahan perilaku
konsumen global, ada beberapa usulan alternatif, seperti: (a) melalui dukunga
penelitian untuk tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan, perlu pengembangan
berbagai alternatif teknologi; (b) pengembangan kebijakan yang diarahkan pada
harga keseimbangan dari mekanisme pasar yang tidak bersifat monopolistik dan
melepaskan harga hasil-hasil pertanian pada keseimbangan baru nilai tukar
rupiah; (c) proteksi pada beberapa komoditi strategis (khususnya bagi kebutuhan
pangan dan bahan baku industri dalam negeri) sepanjang tidak melanggar
ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO); (d) pengembangan produk yang
dapat memenuhi permintaan negara lain, yaitu produk-produk pertanian hemat
energi dan pertanian organik; (e) pengenaan pajak pada bahan kemikalia yang
potensial menyebabkan degradasi lingkungan dan mengganggu kesehatan.
Pembangunan pertanian
berkelanjutan memerlukan upaya dan tindakan yang berkelanjutan menuju kondisi
yang selalu menjadi lebih baik. Perencenaan, monitoring dan evaluasi secara
bertahap sebagai suatu siklus yang berkelanjutan. Sistem kehidupan yang
kompleks menyebabkan proses itu bukan hanya proses yang beruntun, tetapi
merupakan proses yang berjalan paralel, terdiri dari kegiatan yang beraneka
ragam, ada yang berkaitan satu dengan yng lainnya dan ada pula yang berjalan
sendiri-sendiri.
Pembangunan pertanian dilakukan
tidak antagonistik dengan daya dukung yang menopang kehidupan sebuah komunitas.
Oleh karena itu, semua perlakukan dan teknologi harus terseleksi, sehingga
penggunaan dan aplikasinya tidak akan mengurangi kualitas dan daya dukung yang
tersedia. Prinsip-prinsip pembangunan pertanian ramah lingkungan adalah sebagai
berikut: (a) menjamin kondisi tanah yang mendukung bagi pertumbuhsn tanaman;
(b) mengoptimalkan tersedianya unsur hara, khususnya peningkatan nitrogen,
pemompaan unsur hara, daur ulang dan pemanfaatan pupuk luar sebagai pelengkap;
(c) meminimalkan kerugian sebagai akibat radiasi matahari, udara, air, dengan
cara pengelolaan iklim mikro, pengelolaan air dan pengendalian erosi; (d) meminimalkan
serangan hama dan penyakit; (e) keseimbangan sumber daya.
Bab VII. MEMBANGUN
PERTANIAN MASA DEPAN: MENCIPTAKAN RUANG KESEJAHTERAAN PETANI DAN MASYARAKAT
PEDESAAN
Arah dan Masa Depan Kondisi Petani Indonesia
Sampai saat ini petani masih
menghadapi masalah dan kendala yang berkaitan dengan: (a) akses sepenuhnya
terhadap layanan dan sumberdaya produktif; (b) perlindungan usaha tani; (c)
keberdayaan dalam mengembangkan kegiatan yang dilakukan; (d) dan rendahnya
tingkat pendidikan, status gizi dan ketahanan pangan serta kesetaraan gender.
Arah Masa Depan Kondisi Sumberdaya Pertanian Indonesia
Seperti halnya sumberdaya lahan,
sumberdaya air juga semakin terbatas dan mengalami degradasi. Pertumbuhan
penduduk dan industrialisasi telah menimbulkan kompetisi penggunaan sumberdaya
air untuk pertanian dan non-pertanian. Pada kondisi demikian maka penggunaan
air untuk pertanian biasanya selalu dikorbankan sebagai prioritas terakhir.
Selain itu, dalam dekade terakhir perhatian untuk memelihara jaringan irigasi
juga menurun, yang berakibat pada penurunan intensitas tanam dan produktivitas
pertanian. Untuk itu, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan
langkah penting bagi peningkatan produktivitas pertanian.
Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
Karena itu, perlu dipikirkan
pendekatan agribisnis-plus yaitu sebuah pendekatan agribisnis yang dibarengi
oleh pendenkatan pemberdayaan masyarakat, penguatan komunitas, perjuangan
kesejahteraan dan menambah nilai tambah.
Program Pembangunan Pertanian ke Depan
Program pembangunan pertnian ke
depan ada 3, yaitu
· - Program peningkatan ketahan pangan. Ketahanan
pangan diartikn sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tesedia
setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh rumah tangga, halal, dan aman
dikonsumsi dengan harga yang terjangkau
· - Program pengembangan agribisnis “plus”
pemberdayaan masyarakat. Program ini memfasilitasi berkembangnya usaha
pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian
yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, meningkatnya kontribusi
sektor pertanian dalam perekonomian nasional
· - Program peningkatan pendapan dan kesejahteraan
keluarga petani dan masyarakat pedesaan.
Komentar
Posting Komentar